Tegakkan Integritas, Kawal Data Terpadu Kemiskinan
By Admin
nusakini.com-Sragen – Basis Data Terpadu (BDT) yang valid dan terus diperbarui merupakan kunci sukses upaya penurunan angka kemiskinan pada 14 kabupaten merah di Jawa Tengah. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan tidak sepenuhnya berjalan efektif apabila tidak didukung BDT yang valid.
“Dalam hal penurunan angka kemiskinan, data merupakan faktor paling penting. Sumbangsih pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sudah banyak (dalam menurunkan angka kemiskinan). Namun kalau semua ini tidak didukung dengan data akurat akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan tidak signifikan,” terang Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertajuk “Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen” di Pendapa Sumonegaran, Selasa (19/2).
Demi BDT yang semakin akurat, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menegakkan integritas untuk mengawal BDT. Integritas tersebut diwujudkan dengan jujur mengakui kondisi riil ekonominya.
“Kami ingin kepala desa bahkan masyarakat, mari integritas kita munculkan. Nek ora mampu ngomong ora mampu, nek sugih ngomong sugih,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah, agar menginstruksikan kepala desa dapat menampilkan BDT di seluruh wilayah kepemimpinannya. Sehingga dapat diketahui dan dinilai oleh publik apakah sudah benar-benar valid.
“Saya sudah membuat surat (kepada) bupati/wakil bupati untuk menginstruksikan kepada kepala desa masing-masing agar menempelkan daftar penerima bantuan miskin di kantor desa. Tetapi masih banyak kepala desa, bahkan masih sekitar 50 persen, yang belum memasang itu. Saya ingin data itu terbuka,” lanjutnya.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, juga meminta warga Kabupaten Sragen berperan aktif untuk mengawasi BDT di lingkungan tempat tinggal mereka. Apabila masih ada warga miskin yang belum tercantum, maka segera laporkan kepada kepala desa agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya berharap kepada seluruh warga Sragen, ayo kita datang ke kantor desa masing-masing. Lihat sudah ada atau tidak daftar penerima bantuan miskin. Kalau sudah ada dan masih error, ayo kita lapor kepada kepala desa, sehingga bisa kami terima pada tanggal 28 Februari nanti, agar dapat kita sampaikan kepada Menteri Sosial untuk di-update,” imbaunya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno memaparkan kondisi kemiskinan di wilayah kepemimpinannya selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 angka kemiskinan Kabupaten Sragen sebesar 14,87 persen. Pada tahun berikutnya, angka kemiskinan turun 0,01 persen menjadi 14,86 persen. Angka kemiskinan terus berkurang pada 2016 menjadi 14,38 persen, 2017 sebesar 14,02 persen, dan 2018 sebesar 13,12 persen.
Dedy menambahkan, berbagai terobosan masih terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen. Beberapa program unggulan untuk menekan angka kemiskinan, di antaranya Saraswati (Sarase Warga Sukowati) sebagai program penurunan angka kemiskinan yang fokus bergerak di bidang kesehatan, Ruselawati (Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati), Sangduta (Santunan Uang Duka Cita) masing-masing Rp 1 juta, beasiswa mahasiswa miskin yang berkuliah di PTN Pulau Jawa, dan Matra (Mitra Kesejahteraan Rakyat).
Pada tahun 2019, Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran Rp27.386.539.000 untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Di antaranya alokasi anggaran program Saraswati sejumlah Rp14,5 miliar, rehab RTLH Rp515 juta, beasiswa miskin untuk mahasiswa PTN Rp1,2 miliar, beasiswa miskin untuk siswa SD Rp160 juta, dan beasiswa miskin untuk siswa SMP Rp 50 juta.
Selain itu, Pemkab Sragen juga berinovasi mendirikan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) pada tahun 2012. Berbasis single database kemiskinan yang terintegrasi, UPTPK memberikan pelayanan terpadu, seperti data dan pelaporan, kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi kepada publik. Hadirnya inovasi UPTPK bahkan memperoleh apresiasi internasional berupa Second Place Winner United Nations Public Service Award (UNPSA) tingkat Asia Pasifik yang diraih pada 2015. UPTPK juga telah diadopsi oleh Kementerian Sosial RI melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
Dedy menambahkan, di luar APBD Kabupaten Sragen, jajaran pejabat dan ASN di wilayah kepemimpinannya secara sukarela menyumbangkan sebagian pendapatan untuk membantu upaya pengentasan kemiskinan. Sumbangan yang disebut Dana Matra itu dapat menghimpun pemasukan sekitar Rp80 juta-Rp100 juta setiap bulannya. Pada kurun waktu November 2013-Desember 2018, sumbangan yang telah terkumpul dari program ini sejumlah Rp13.099.282.372.
“Ada juga dana non-APBD dari ASN di lingkungan Pemkab Sragen yang setiap bulannya dengan sukarela menyumbangkan dana, memberikan bantuan kepada Matra (Mitra Kesejahteraan Rakyat). Setiap bulan terkumpul kira-kira Rp80 juta-Rp100 juta,” jelasnya.
Tinjau RTLH
Usai memimpin rapat koordinasi, Gus Yasin dan Dedy Endriyatno meninjau dua rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga Kabupaten Sragen yang direhab dengan bantuan dana dari Pemprov Jateng. Di halaman rumahnya, Narti yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, sudah menunggu kedatangan Gus Yasin dan rombongannya. Perempuan berhijab itu ingin para pejabat dapat melihat langsung rumah sederhananya di Ngepung, Desa Pelemgadung RT 30 RW 12, Kecamatan Karangmalang yang sudah dibangun pada tahun 2018.
Di ruang tamunya yang berlantai plester dan masih tanpa perabot, wakil gubernur dan wakil bupati dijamu teh hangat. Sembari lesehan di atas tikar, mereka berbincang ringan tentang pembangunan rumah Narti. Dari ruang tamu itu, rombongan dapat melihat ada dua kamar yang ditutup tirai.
Di langit-langitnya dipasang sebuah lampu dengan kabel menguntai. Untuk sementara, aliran listriknya masih menyambung dari listrik tetangga karena rumah Narti belum dialiri listrik. Kepada para tamu, Narti bercerita, di rumah itu dia tinggal bersama ketiga anaknya. Sang suami telah meninggal dunia beberapa tahun lalu.
Gus Yasin pun mengupayakan agar rumah Narti dapat segera dialiri listrik. Sehingga RTLH yang sudah direhab itu juga dapat memeroleh pencahayaan yang cukup.
“Listrik akan segera kita sambungkan karena tadi masih menyambung ke listrik tetangga. Pemprov Jateng akan bantu untuk penyambungan langsung ke PLN,” ujarnya.
Usai berkunjung ke rumah Narti, Gus Yasin dan Dedy Endriyatno bersama rombongan juga meninjau RTLH milik pasangan suami istri Supardi-Martini yang berlokasi di Lemahireng RT 23 RW 9. Mereka adalah penerima bantuan RTLH Bankeupemdes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Di rumahnya itu, Supardi dan Martini tinggal bersama dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Kepada Supardi dan Martini, Gus Yasin berpesan, agar rehab rumah mereka nantinya dapat melibatkan warga sekitar untuk bergotong-royong.
“Bantuan RTLH ini tidak hanya diberikan kepada penerima, tapi bagaimana masyarakat sekitar ikut membantu, gotong royong. Empati harus ditumbuhkan,” pesannya.(p/ab)